Network
KABAR PRIANGAN - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga non-kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya melakukan aksi unjuk rasa di lapangan gedung Bupati Tasikmalaya, Kamis, 14 Juli 2022.
Kedatangan mereka ini untuk menuntut kepada Pemkab Tasikmalaya agar para Nakes dan Non-nakes ini diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa syarat.
Para honorer tenaga kesehatan dan non kesehatan ini menilai, selama ini pemerintah daerah hingga pemerintah pusat mengabaikan nasib mereka yang status kerjanya terkatung-katung tanpa kejelasan hingga bertahun-tahun.
Padahal selain sudah mengabdi secara penuh hati meski statusnya hanya honorer, mereka juga ditempatkan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kesehatan masyarakat, khususnya kemarin saat penanggulangan covid-19 menyerang.
Keresahan mereka muncul manakala pemerintah pusat berencana menghapuskan tenaga honorer pada tahun 2023.
Padahal diketahui, selama ini mayoritas tenaga kesehatan dan non-kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya yang jumlahnya mencapai 1.275 lebih merupakan tenaga honorer.
Baca Juga: Tujuh Oknum Anggota Kelompok Motor Diancam Hukuman Tiga Bulan
Mereka meliputi bidan, perawat, apoteker, tenaga administrasi hingga sopir ambulan yang bekerja di 40 puskesmas dan 1 rumah sakit pemerintah daerah.
Ini artinya, sebanyak 1.275 honorer nakes dan non nakes terancam kehilangan pekerjaannya.
Selain melakukan aksi demo dengan berorasi, para Nakes dan Non-nakes ini juga membawa bendera, ratusan spanduk dan poster bernada protes serta sindiran pada pemerintah. Terlihat pula deretan mobil ambulan yang ikut dibawa dalam aksi tersebut.
Ketua Forum Tenaga Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Fia Angriana Am.Keb, mengatakan, kedatangan ribuan tenaga kesehatan ke kantor Bupati Tasikmalaya ini guna mendesak Pemerintah Daerah agar mengakomodir keberadaan tenaga honorer nakes dan non-nakes segera diangkat menjadi PPPK.
Mereka pun meminta kejelasan, sebab dalam pertemuan sebelumnya bersama DPRD, Pemkab Tasikmalaya hingga RSUD SMC pada 5 Juli 2022, tidak ada solusi meskipun sudah beraudiensi beberapa kali dengan Bupati Tasikmalaya.
"Tuntutan kami satu, minta dan mendesak pemerintah segara menambah kuota untuk PPPK tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Sebab Kuota PPPK untuk profesi kami ini masih sangat minim," ujar Fia.
Baca Juga: Gempa di Sukabumi dengan Magnitudo 3,3 Hari Ini, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Lokal Setempat
Pihaknya datang hanya demi menuntut keadilan. Dimana ribuan tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang telah bekerja cukup lama hingga kini tanpa kejelasan status dan upah yang tidak memadai.
Padahal kata Fia, banyak dari mereka yang mengabdi hingga bertahun-tahun, hingga ada yang lebih dari 21 tahun belum juga diangkat.
Kordinator lapangan aksi, Asep Rosihin Anwar menjelaskan, sebelum melakukan aksi ke kantor Bupati, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan, RSUD SMC dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Puluhan Koper Jemaah Haji Indonesia Dibongkar Petugas, Ternyata Ini Penyebanya
Namun sampai akhirnya turun untuk aksi, belum ada kejelasan dari hasil audiensi tersebut.
"Belum ada kejelasan, justru kita hanya mendapatkan informasi masalah kuota Kabupaten Tasik paling minim dibandingkan daerah lain. Makanya kami semua turun kesini," tegas Asep Rosihin.***
