Network
KABAR PRIANGAN - Sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.
Dana yang digulirkan oleh pemerintah melalui Intruksi Presiden dan Intruksi Menteri Keuangan internasional alokasinya ditetapkan 2 persen daripada DAU.
Sopir angkutan umum merupakan salah satu profesi yang diprioritaskan untuk mendapatkan BLT BBM. Mereka dianggap paling terdampak dengan kenaikan BBM.
Baca Juga: Masuk Melalui Atap Plafon, Maling Bobol Minimarket di Sukaresmi Garut
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut, Yudi Nurcahyadi, menyebutkan di Garut terdapat 2.400 lebih angkutan umum baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan.
Pihaknya pun beberapa waktu lalu mengajukan sekitar 4.600 penerima BLT BBM ke pemerintah dengan pertimbangan setiap kendaraan terdiri dari 2 orang sopir.
"Yang kita ajukan untuk mendapatkan BLT BBM sebenarnya mencapai 4.600-an. Pertimbangannya, setiap angkutan umum itu rata-rata dipegang oleh dua orang sopir yakni sopir asli dan sopir cadangan atau sopir tembak," ujar Yudi.
Baca Juga: DPMPTSP Garut Sosialisasi Perizinan dengan Sistem Digitalisasi
Namun disampaikan Yudi, dari jumlah pengajuan tersebut, yang disetujui pemerintah hanya 2.679 orang. Hal ini dikarenakan yang lainnya dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan.
Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon penerima BLT BBM, tutur Yudi, di antaranya harus memiliki KTP, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda anggota (KTA) organisasi. Di antara sopir yang diajukan untuk mendapatkan BLT BBM di Garut, cukup banyak yang tak memiliki persyaratan terutama KTA.
"Banyaknya sopir angkutan umum yang belum memiliki persyaratan administrasi terutama KTA Organda, menjadi kendala. Akhirnya, dari total 4.600 yang kita ajukan, hanya 2.400 yang disetujui untuk mendapatkan BLT BBM", katanya.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata di Garut yang Paling Terkenal dan Hits 2022 untuk Keluarga!
Menurut Yudi, hal ini pada akhirnya menjadi bahan pembelajaran bagi pihaknya serta para pengemudi angkutan umum di Garut. Pihaknya akan segera membuat database terkait data para pengemudi angkutan umum.
Untuk para pengemudi yang belum memiliki KTA Organda, imbuhnya, pihaknya mengimbau untuk segera mengurusnya.
Yudi menyampaikan, launching BLT BBM di Garut dilaksanakan Kamis, 24 November 2022 di Sekretariat DPC Organda Garut di Jalan Merdeka. Anggaran BLT BBM untuk Garut ini ditransfer dari pemerintah daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Perhubungan dan didistribusikan oleh BPR Garut.
Baca Juga: Dianiaya dan Diancam Dengan Pistol, Warga Garut Laporkan Oknum Polisi Yang Mengaku Ajudan Wagub
Setiap penerima BLT BBM, tutur Yudi, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan. Sedangkan yang dibagikan saat ini adalah BLT BBM untuk tiga bulan sehingga tiap sopir angkutan umum mendapatkan bantuan sebesar Rp450 ribu.
"Setiap bulan penerima BLT BBM mendapatkan Rp150 ribu yang dibagikan per triwulan. Selain sopir angkutan umum angkot dan angdes, pengemudi ojeg dan kusir delman pun mendapatkan bantuan yang sama dari pemerintah," ucap Yudi.
Ano (57), salah seorang sopir angkutan umum penerima bantuan, mengkau senang dengan adanya perhatian dari pemerintah ini. Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM dinilainya sebagai hal yang sangat memberatkan bagi para pengemudi angkutan umum sepertinya.
Baca Juga: Wujudkan Program Pangan Murah, Pemkab Garut Siapkan Anggaran Rp4 Miliar
Meski masih tak seimbang dengan beban yang dipikul para pengemudi angkutan umum yang merupakan dampak dari kenaikan BBM, diakui Ano, adanya bantuan berupa BLT BBM ini cukup membantu mereka.
"Tentunya saya sangat bahagia karena mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui BLT BBM. Dibanding beban yang kami rasakan yang merupakan dampak kenaikan BBM, bantuan ini memang masih terbilang kecil tapi ini juga sudah lumayan lah," komentarnya.***
