Network
Sejak tahun 2019 Asep Darajat ditunjuk menjadi PPK telah menyelesaikan lebih kurang 120 pekerjaan, sebagai manusia biasa, terdakwa Asep tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara sempurna.
Baca Juga: Mulai Dilirik Wisatawan Luar Daerah, Jumlah Kunjungan Wisata di Sumedang Tahun 2022 Meningkat
Selanjutnya kuasa hukum Asep Darajat menerangkan berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam nota pembelaan. Sebagai gambaran bahwa apa yang telah telah dilakukan oleh terdakwa Asep semata-mata mengikuti perintah atasannya, adapun untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tahun 2019.
Bahkan sebelum kesepakatan itu terjadi, dirinya pernah mengajukan mengundurkan diri dari PPK, namun ditolak oleh atasannya, Deni Rifdiana.
Dirinya mengaku untuk detail proyek itu, tidak diketahui secara pasti sebab sebagian pekerjaannya didelegasikan kepada staf-stafnya dengan harapan proyek peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tersebut akan terselesaikan dengan baik.
Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Barat tahun 2020 diketahui terdapat ketidaksesuaian mutu beton dan berdampak kerugian negara sebesar Rp900 jutaan, itupun sudah diselesaikan dan dikembalikan oleh H.Usep Saepudin dengan cara pembayaran bertahap.
Namun ternyata apa yang dituntut oleh JPU terhadap dirinya bahwa telah dianggap memperkaya diri dan orang lain, Asep menyangkal hal tersebut sebab menurutnya dirinya hanya menandatangani kontrak saja.
Sedangkan untuk proyek jalan Keboncau-Kudangwangi yang disangkakan terdapat korupsi, saat ini malah telah bermanfaat bagi masyarakat dan terselesaikan dengan kualitas yang baik.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Bupati Sumedang Bantu Replikasi Pola Penurunan Stunting di Daerah Lain
