Network
KABAR PRIANGAN - Pengurus Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tasikmalaya, kini menjawab persoalan terkait nota kesepakatan izin operasional.
Nota kesepakatan PMI Kabupaten Tasikmalaya dengan PMI Kota Tasikmalaya yang ditanda tangani kedua belah pihak, diduga pemicunya karena persoalan izin.
Sebelumnya, Ketua PMI Kota Tasikmalaya Drs. H Rahmat Kurnia M.Si, menyebut, keberadaan dua UDD dalam satu wilayah administrasi jelas melanggar aturan. Hal ini ia sampaikan saat diwawancara Kabar Priangan, pada Jumat 19 Mei 2023 sore.
Keberadaan PMI Kabupaten Tasikmalaya di wilayah administrasi Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Laswi, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dianggap melenceng dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Pasal 27 Ayat 3 yang menyebutkan PMI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berkedudukan di Ibukota, kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota. Klausul ini dicantumkan di dalam nota kesepatakan izin operasional poin pertama.
Baca Juga: Dipicu Masalah Izin Operasional, PMI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Berseteru Panas!
Maka itu, Drs. H Rahmat memberikan surat tidak merekomendasi atas keberadaan PMI Kabupaten Tasikmalaya yang telah berdiri sejak tahun 1983.
Tak hanya persoalan izin, narasi pesan singkat WhatsApp yang tersebar di grup relawan donor darah serta korp sukarelawan, ia tanggapi dengan serius.
Pasalnya, dalam narasi pesan itu dituliskan, PMI Kota Tasikmalaya yang melarang PMI Kabupaten Tasikmalaya beroperasi di Wilayah Kota Tasikmalaya. Maka akses bagi instansi dan pendonor sukarela yang sudah terbiasa mendonorkan darah di UTD PMI Kabupate Tasikmalaya Jalan Laswi secara langsung terblokir.
