Network
Koordinator Aksi, M Rizki, mengaku kecewa karena dalam pertemuan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Garut tidak hadir. Selain itu, jawaban yang diperoleh dari pimpinan dewan sangat tidak memuaskan sehingga aksi serupa akan kembali dilaksanakan pekan depan.
Baca Juga: RSUD Garut Bangun Jembatan Penyebrangan Pasien, Selesai Tahun Ini
"Ada sejumlah tuntutan yang ingin kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran dewan. Kami juga menyampaikan sikap tidak percaya terhadap eksekutif dan legislatif Garut karena tidak transparan dalam wilayah anggaran APBD Garut," ujar Rizki.
Menurutnya, kehadiran bupati dan wakil bupati sangat penting karena pihaknya akan memintai pertanggungjawaban terhadap seluruh permasalahan yang terjadi di Kabupaten Garut. Banyak kebijakan bupati, wakil bupati, serta dewan yang pada akhirnya malah menyengsarakan masyarakat Garut.
Rizki juga menyampaikan tiga tuntutan HMI Garut kepada bupati dan wakil bupati. Petama mereka harus bertanggungjawab dan menjelaskan kaitan dengan keberadaan anggaran perjalanan dinas luar negeri yang diambil dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrim di Garut.
Baca Juga: Polisi di Garut Amankan Ratusan Botol Miras dari Sejumlah Titik di Perkotaan
Tuntutan kedua, HMI menuntut kepada jajaran bupati dan wakil bupati Garut juga bertanggungjawab karena selama ini tak bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Bahkan saat ini angka masyarakat miskin di Garut bukannya turun tapi malah naik secara siginifikan sehingga membuktikan kegagalan kepemimpinan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut.
"Sedangkan tuntutan ketiga, kami menuntut atas nama rakyat Garut untuk memperbaiki dan mengevaluasi atas IPM Garut yang mana tingkat ke 3 terendah di Jawa Barat. Ini juga salah satu bukti kegagalan kepemimpinan Rudy dan Helmi," katanya.
HMI, tambah Rizki, juga menuntut kepada para penegak hukum, kepada KPK, dan Kemendagri untuk mengusut tuntas atas seluruh pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut yang tidak sesuai ketentuan konstitusi dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan.***
