Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan, bahwa pihaknya akan menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) dan para kepala SKPD mengecek kebenaran tentang data tenaga honorer kategori 2 di masing-masing instansinya.
"Kalau sudah di cek kebenarannya, datanya sudah akurat, buat keterangan di atas kertas bermaterai sepuluh ribu," kata Bupati dihadapan peserta apel pengarahan tenaga honorer kategori 2 di lapang Setda Pemkab Garut, Kamis 26 Oktober 2023.
Berdasarkan informasi di lapangan, banyak tenaga honorer mengungkapkan kekhawatirannya tentang titipan data atau istilahnya data atau jumlah siluman, yang dilakukan oknum.
Baca Juga: Tenaga Honorer Usia di Atas 55 Tahun di Garut Banyak Belum Diangkat ASN atau PPPK
"Misalnya begini, tidak masuk kategori 2 tetapi ujug-ujug dimasukan kategori 2 agar lolos verifikasi. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah itu tentunya dilakukan oknum. Makanya harus diawasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Adeng Sukmana berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat memperhatikan nasib tenaga honorer kategori 2 ini.
Menurut Adeng, dari sebanyak 1.544 tenaga honorer ini, yang dari Dinas Pendidikan sekitar 300 an. Dari jumlah itu 107 guru.
Baca Juga: Tak Hanya Dodol, Berikut 10 Rekomendasi Makanan Tradisional Khas Garut yang Cocok untuk Oleh-Oleh
"Pada tahun 2009 sepengetahuan saya karena dulu saya pengurus juga. Bahwa jumlah honorer kategori dua hanya 2.500 orang asal mulanya itu. Jadi saat uji publik di tahun 2011 membludak menjadi 6.400 orang. Nah itu terjadi perubahan yang begitu besar." ujarnya.
Selanjutnya, kata Adeng, ketika 2013 ada tes lagi dan hasilnya dilantik PNS tahun 2014. Pada saat itu yang notabene kategori 2 banyak yang tidak tercover.
"Makanya kami terus berjuang dan Alhamdulillah pada tahun 2019 ada lagi tes PPPK pertama artinya yang jadi pesertanya itu semua kategori 2. Dan alhamdulillah pada saat itu 1.025 orang lolos di tahun 2019," ujarnya.
Baca Juga: Truk Pengangkut Semen Cor Masuk Jurang di Garut, Sopir asal Pangandaran Tewas
Menurut Adeng, di tahun 2021 dilaksanakan lagi test PPPK yang kedua dan diikuti oleh kategori 2 yang hanya beberapa orang saja yang lolos.
Ditanya tentang ujug-ujug membludaknya tenaga honorer kategori 2 pada tahun 2009, Adeng mengaku tidak tahu.
"Kalau indikasi saya pada saat itu asalnya tahun 2009 itu murni karena saya mendata dan dinas pendidikan yang mendata yang jumlahnya sekitar 2500 orang, nah itu real saya lihat pada saat itu," ujarnya.
Baca Juga: Kobaran Api Seluas 150 Hektare di Gunung Papandayan Garut Akhirnya Berhasil Dipadamkan
Akan tetapi, lanjut Adeng, ketika di uji publik ketika pelaksanaan tes tanggal 3 Desember 2013 peserta menjadi 5.000 lebih.
"Bahkan Ia juga pada saat itu sampai memprotes ke BKD tapi Ya hasilnya seperti itu," ucapnya
"Tetapi kalau sekarang saya percaya kepada pak Bupati, kami dikumpulkan dan kami juga minta istilahnya keadilan bagi kami, karena kami sudah beberapa kali tes dan ternyata disatukan dengan anak muda, kita kalah saing. Jadi dengan rencana pak Bupati kami menyambut baik, mudah- mudahan pak bupati saya percaya kepada bupati dan pemerintah Kabupaten Garut akan menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, honorer kategori 2 ini berharap jangan ada titip-titipan, jangan ada rekayasa dilakukan oknum oknum.
"Bagi honorer kategori 2 yang tersisa sekarang mohon diperjuangkan dan diselesaikan tahun ini sebelum pak bupati lengser. Saya percaya bupati, pak wakil, pak Sekda dan mohon mungkin hasil verifikasi tersebut diberikan kepada kami untuk istilahnya bisa diberikan kepada publik.***
