Network
KABAR PRIANGAN - Usai melakukan gelar perkara kasus Dugaan Penistaan Agama Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada Selasa 4 Juli 2023 dini hari, penyidik menemukan unsur dugaan tindak pidana Pasal 156a tentang dugaan penistaan agama.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kemudian menerbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.
Lebih lanjut, penyidik kembali melakukan gelar perkara tambahan perkara Al Zaytun karena menemukan dugaan tindak pidana Pasal 45a UU ITE pada Rabu 5 Juli 2023. Dengan demikian, Panji disangkakan melanggar ketentuan Pasal 156a dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
“Kemarin naik penyidikan dan SPDP sudah kami kirim ke Kejaksaan, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi hari ini,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 6 Juli 2023.
Adapun bunyi pasal 165a KUHAP: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa."
Pasal 45a ayat (2) UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Baca Juga: Lama Tak Diperbaiki, Kantor Desa Terdampak Tol Cisumdawu di Sumedang Ini Memprihatinkan
“Kedua perkara dijadikan satu berkas perkara,” kata Djuhandhani.
