KABAR PRIANGAN - Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meminta Tim Penanganan Konflik Sosial mengantisipasi dan mewaspadai berbagai macam potensi konflik yang dapat mengganggu kondusifitas di daerah.
Arahan tersebut disampaikan Bupati selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sumedang dalam rapat online Penanganan Konflik Sosial, Selasa 7 September 2021
"Kita ingin semua lebih waspada dan lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan gejolak dan konflik. Sebagai instrumen negara, kita berperan dalam memberikan rasa aman dan aman sebagai jaminan terlaksananya pembangunan," katanya.
Baca Juga: Kerap Merusak Hasil Pertanian, Kawanan Monyet di Gunung Golempang Diburu Pawang dari Baduy
Dikatakan, dalam mengantisipasi potensi konflik tersebut, diperlukan kebijakan dan kesesuaian pola pikir, pola tindak dan pola tindak di semua lini.
"Hendaknya keberadaan tim ini menjadi wahana yang solutif dan aplikatif terhadap berbagai persoalan yang timbul akibat konflik sosial," ucapnya.
Ia mengatakan, diantara potensi konflik tersebut diantaranya adalah pembangunan Tol Cisumdawu.
Baca Juga: BPBD Sumedang Data Setiap Pohon di Pinggir Jalan yang Berpotensi Tumbang
"Kita harus bisa mendeteksi konflik sosial dampak dari masalah tol ini. Kita ingin proses ganti rugi pembebasan lahan berjalan pararel dengan pembangunan konstruksi sehingga bisa selesai di akhir 2021," tuturnya.
Dikatakan Bupati, dirinya sudah menandatangani SK tentang percepatan penyelesaian Tanah Kas Desa yang ditangani oleh tim khusus.
"Pembebasan lahan pasti dibayar, tinggal menunggu waktu. Juga (pembebasan) tanah-tanah wakaf bisa terus diakselerasi dengan bantuan Kemenag," ujarnya
Baca Juga: 700 Santri Pesantren Asyrofuddin Ikuti Vaksinasi Merdeka
Adapun dampak pembangunan Jatigede, sambungnya, masih menyisakan masalah diantaranya gugatan di pengadilan atas hak-hak warga.
"Kalau betul-betul haknya, harus dibantu. Kita upayakan bagaimana hak-hak rakyat terfasilitasi dengan baik," ucapnya.
Bupati juga menyoroti peristiwa ditemukannya gudang obat-obatan ilegal di Paseh yang menjadi pengingat bagi semua untuk tetap waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera berkoordinasi jika menemukan hal-hal mencurigakan.
Baca Juga: Jelang Musim Hujan, BPBD Sumedang Ajak Masyarakat Waspada Bencana
"Ini menjadi 'warning' bagi kita untuk membangkitkan kembali wajib lapor 1 × 24 jam dan ronda. Camat, Kades, sampai Ketua RW dan RT dengan dibantu Babinsa dan Bhabin Kamtibmas harus peduli dengan lingkungannya sehingga bisa mendeteksi dini hal-hal di luar kewajaran," tuturnya.
Mengenai Pilkades Serentak, Bupati mengharapkan agar Protokol Kesehatan benar-benar diterapkan dengan ketat untuk mencegah timbulnya klaster baru pasca perhelatan Pilkades.
"Selain mencegah terjadinya konflik, juga kita cegah klaster baru Covid-19. Kita inginkan bagaimana Pilkades ini aman dalam penyelenggaraan dan aman dari Covid-19," katanya.
Baca Juga: Infrastruktur Jalan Masih Menjadi Kendala Utama Bagi Masyarakat Surian Sumedang
Terakhir Bupati mengingatkan bahwa semua potensi konflik tersebut dapat ditangani dengan baik jika diantisipasi sejak dini.
"Kita bisa sejak awal melakukan pencegahan. Masing-masing memberikan rekomendasi yang bisa menjadi rujukan bagi seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pencegahan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Asep Tatang Sujana selaku Sekretaris Tim Terpadiu Penanganan Konflik Sosial menyebutkan, tujuan dari pertemuan tersebut adalah sebagai konsolidasi dalam menangani konflik sosial serta memelihara dan menjaga kondusifitas Kabupaten Sumedang melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga: Puluhan Pemilik Lahan Terdampak Tol Cisumdawu di Wilayah Paseh Terima Uang Ganti Rugi
“Tujuannya memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” katanya.
Ditambahkan Asep Tatang, selain Forkopimda dan instansi vertikal, setiap perangkat daerah juga dilibatkan dalam tim sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi.
"Banyak potensi konflik di setiap perangkat daerah yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu, duduk bersama-sama merumuskan kebijakan adalah agenda utama pertemuan ini meski secara virtual," ungkapnya***