KABAR PRIANGAN - Aparat penegak hukum (APH) di Garut diminta untuk melakukan pengusutan dugaan kerusakan hutan yang menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah di Garut baru-baru ini.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kampung Dayeuh Handap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Garut, Selasa, 19 Juli 2022.
Ungkapan itu dilontarkan Suharyanto menanggapi pertanyaan wartawan terkait adanya dugaan pelanggaran hukum berupa pengrusakan lingkungan di kawasan hulu Sungai Cimanuk yang menjadi penyebab utama bencana banjir selain curah hujan yang tinggi.
Baca Juga: Kegiatan Belajar Mengajar di Garut Terlaksana 100 Persen
Pemerintah pun menurutnya akan melakukan kajian terkait penyebab banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Garut dan merendam ratusan rumah serta menimbulkan kerusakan sejumlah fasilitas.
"Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, kami akan menanami lahan kritis yang ada di Garut. Selain itu, kita juga akan lakukan pengkajian terkait adanya dugaan pengrusakan hutan dan penegakan hukum akan kita lakukan jika terbukti ada pelanggaran hukum," ujar Suharyanto.
Jenderal bintang tiga itu juga menyatakan dirinya mendorong APH di Garut dalam hal ini Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Garut untuk sama-sama mengkaji berbagai unsur pelanggaran yang mkenyebabkan terjadinya kerusakan hutan di Garut. Jika hasil pengkajian menunjukan adanya bukti-bukti pelanggaran hukum, ia meminta untuk tidak segan-segan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar.
Baca Juga: Cerita Siswa di Garut Senang Bisa Datang ke Sekolah Meski Jembatan Rawayan Terputus Akibat Banjir
Pemerintah pusat pun, tuturnya, juga akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya keruakan lahan. Salah satu caranya yakni dengan memperketat aturan terkait pengeluaran ijin soal pengelolaan lahan.
Suharyanto menyampaikan, bencana banjir yang terjadi di Garut ini pun menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo. Kedatangan dirinya ke Garut saat ini pun merupakan perintah langsung dari Joko Widodo untuk memastikan penanganan bencana khususnya di masa tanggap darurat bisa berlangsung lancar dan tertib.
"Beliau (presiden) berpesan agar keselamatan dan kebutuhan hidup dasar masyarakat selama masa tanggap darurat harus menjadi prioritas utama. Setelah penanganan masa tanggap darurat,baru kita lakukan pengkajian segala kebutuhan yang diperlukan, nanti pemerintah daerah, TNI dan Polri akan melakukan langkah-langkah pasca tanggap darurat," katanya.
Baca Juga: Polda akan Lakukan Penelitian Terkait Dugaan Kerusakan Lingkungan yang Jadi Penyebab Banjir di Garut
Disebutkannya, dari laporan yang diterima dan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, bencana banjir di Garut ini telah merendam rumah warga serta menimbulkan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Ia bersyukur karena bencana ini tak sampai menimbulkan korban jiwa secara langsung karena seorang yang meninggal saat bencana terjadi, diakibatkan penyakit struk yang dialaminya.
Ia juga mengungkapkan, dari hasil kajian di lapangan, ada beberapa rumah warga yang harus direlokasi karena berada di zona merah yaitu di pinggiran sungai.
Baca Juga: Jembatan Rawayan Putus, Seratusan Siswa di Karangpawitan Garut Kebingungan Saat Hendak Pergi Sekolah
Hal ini tentu saja sangat membahayakan keselamatan mereka sehingga harus direlokasi ke tempat lain yang lebih aman.
Menurut Suharyanto, jika mereka dibiarkan tetap tinggal di daerah tersebut, maka ke depannya akan terkena banjir lagi. Makanya opemerintah sekarang sedang melakukan negosiasi serta memberikan pemhaman agar mau direlokasi.
"Sambil menunggu proses relokasi, mereka harus mengosongkan rumah. Kami akan bantu pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran untuk mereka mengontrak rumah sambil menunggu proses relokasi," ucap Suharyanto.
Baca Juga: Wagub Jabar Sebut Banjir di Garut Akibat Alih Fungsi Lahan
Dalam kunjungannya di daerah terdampak bencana banjir di Garut, Suharyanto juga menyerahkan bantuan logistik untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor.
Penyerahan bantuan diberikan secara simbolis kepada warga terdampak dengan tujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Bantuan yang diberikan Suharyanto di antaranya berupa makanan dan non-makanan, antara lain beras 5 kg sebanyak 325 paket, air mineral gelas 325 dus, mie instan 300 dus, paket lauk abon 400 paket, sarden 420 kaleng, matras, dan selimut masing-masing 100 lembar.
Baca Juga: Disdik Garut Bagikan Ratusan Seragam, Sepatu, dan Buku untuk Siswa Terdampak Banjir
Selain itu, Suharyanto juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta melalui pemerintah daerah yang diterima Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman.***