KABAR PRIANGAN - Kasus dugan tindak pidana korupsi pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 2020 terhadap ribuan siswa tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Tasikmakaya terus diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya.
Setelah memeriksa sebanyak 12 saksi secara maraton, Senin 19 September 2022 sore, Kejari Kabupaten Tasikmalaya melakukan penggeledahan di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya.
"Pada sore ini, kami Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penggeladahan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Tasikmalaya," jelas Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Hasbullah SH.
Baca Juga: Bantuan PIP untuk Siswa di Kabupaten Tasikmalaya Diduga Disunat, Kasusnya Ditangani Kejari
Menurut Hasbullah, penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2020 untuk para siswa-siswi SMA/SMK Sederajat di Kabupaten Tasikmalaya.
Ia mengatakan, sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan PIP tersebut ditemukan. Lantas seluruh dokumen ini langsung disita Kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Tim penyidik menemukan sejumlah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang kami tangani. Kemudian dokumen tersebut kami sita guna kepentingan penyidikan," ujar Hasbullah.
Baca Juga: Oknum Kepala Sekolah Gunakan Tabungan Siswa Rp 126 Juta. Orangtua Menuntut Hak Siswa Dikembalikan
Dalam penggeledahan tersebut, lanjut Hasbullah, pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII Tasikmalaya cukup kooperatif, mulai dari proses pemeriksaan dokumen hingga penyitaan tersebut.
Usai penggeledahan, pihak kejaksaan kemudian membawa dua koper besar yang diduga berisikan dokumen-dokumen yang diturunkan dari lantai atas kantor menuju kendaraan kejaksaan.
"Kalau dari pihak KCD cukup kooperatif dan mau membantu kami selama proses pengeledahan," tambahnya.
Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XII, Abur Mustikawanto belum memberikan respon maupun jawaban terkait proses penggeledahan yang dilakukan kejaksaan dikantornya.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 12 orang saksi sudah diperiksa dalam kasus dugaan pemotongan bantuan PIP tahun 2020.
Mereka yakni 7 orang pihak sekolah dan 5 orang lainnya merupakan pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Hasbullah menerangkan, jumlah sekolah setingkat SMA/SMK sederajat yang disinyalir melakukan pemotongan bantuan tersebut sebanyak 200 sekolah.
Dugaan besaran pemotongannya berkisar antara 10 hingga 20 persen dari uang bantuan yang diterima siswa.
Masing-masing siswa seharusnya mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000, tergantung jenjang tingkatan kelas siswa.
Baca Juga: Diteror OTK, Undang Warga Garut yang Rumahnya Dirobohkan Rentenir Dijaga Santri
Indikasi pemotongannya dengan pengambilan uang bantuan tersebut dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah atas kuasa siswa.
Pemotongan dilakukan dengan memanfaatkan situasi pandemi covid-19, dimana pihak bank tidak melayani pencairan uang secara berkerumun karena dalam kondisi Pandemi Covid-19.
Dengan kondisi ini, maka pencairan dana PIP bagi para siswa ini dikuasakan ke pihak sekolah dan siswa tahu beres menerima uang saja dari pihak sekolah.***