KABAR PRIANGAN - Kepala Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi Bahrul Alam curhat kepada anggota Komisi IV DPRD Garut Yudha Puja Turnawan, Senin 10 Juli 2023.
Alam menyampaikan terkait masih banyak warganya yang tidak mampu, dan belum tercatat sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Hal tersebut disampaikan saat Yudha Puja Turnawan bersama pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Banyuresmi mengunjungi Mak Iros (80) warga kampung Sindang singkir RT 01 RW 07, Desa Cimareme, yang tercatat tidak mampu dalam kondisi sakit.
Baca Juga: Anjing Pelacak Diterjunkan pada Pencarian Korban Longsor di Garut
"Saya menyampaikan bahwa banyak warganya yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS dalam keadaan sakit. Pa Yudha respon langsung datang dan membawanya ke Puskesmas untuk dirawat," ujarnya.
Sementara itu, Yudha Puja Turnawan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Garut menyampaikan, setelah mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) Mak Iros, ternyata tidak mendapatkan komponen bantuan sosial seperti BPJS, PBI, maupun BPNT.
“Alhamdulillah, setelah berkoordinasi dengan Pak Kades, Bu Camat, Dinsos, dan Dokter Imam, Kepala Puskesmas Bagendit, Emak Iros dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih komprehensif,” ujarnya.
Baca Juga: Jasad Korban Longsor di Garut Akhirnya Ditemukan di Hari Ketiga Pencarian
Yudha menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinkes Garut agar segera mengusulkan Mak Iros agar segera mendapatkan BPJS PBI yang bersumber dari APBD Garut.
Yudha menjelaskan fenomena lansia dhuafa yang tidak memiliki BPJS PBI sangat banyak di Kabupaten Garut. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan upaya maksimal agar warga yang tidak mampu dapat menjadi peserta BPJS PBI.
Yudha menuturkan, hingga bulan Juli 2023 ini, terdapat 2,36 juta jiwa warga Garut yang memiliki BPJS dari total populasi Garut sebanyak 2,759 juta jiwa.
Baca Juga: Anggaran Minim, Pemda Garut Kesulitan untuk Bayar Listrik dan Pemeliharaan Jalan
Hal ini berarti baru 85,78 persen warga Garut yang sudah memiliki BPJS. Sebanyak 1,537 juta jiwa peserta BPJS dibayarkan oleh pendanaan APBN, sementara APBD Garut membayarkan untuk 212.605 peserta BPJS. Sedangkan sisanya adalah peserta BPJS Mandiri.
Oleh karenanya, pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kepesertaan BPJS, terutama bagi warga yang miskin. Pada tahun 2022, pemerintah daerah hanya mengandalkan pajak rokok untuk membayar kepesertaan BPJS PBI APBD. Sementara DAU bidang kesehatan belum dialokasikan.
"Semoga pada tahun 2023, Dana Alokasi Umum bidang kesehatan dapat dialokasikan agar banyak warga miskin yang dapat menjadi peserta BPJS, karena saat ini pendanaannya masih hanya berasal dari pajak rokok,” tuturnya.
Baca Juga: Potensi Garut Dipromosikan pada Acara Festival di Moscow Russia
Yudha menjelaskan penggunaan DAU bidang kesehatan untuk pendanaan BPJS PBI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum.
"Yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Pasal 9 dalam PMK tersebut menyebutkan bahwa penggunaan DAU bidang kesehatan salah satunya adalah untuk belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional, dengan alokasi belanja paling tinggi 25 persen dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan," ujar Yudha.
Ia berharap, PMK ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bupati Garut agar alokasi untuk BPJS PBI diperbesar, karena saat ini masih bersumber dari pajak rokok saja.
Baca Juga: Tertimbun Longsor Saat Mencuci Piring, Jasad Yayah warga Garut Belum Ditemukan
"kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI agar lansia tunggal yang kondisinya sakit dan sangat tidak mampu secara ekonomi dapat menerima bantuan dari Kementerian Sosial RI. Saya berharap ada bantuan rumah sejahtera terpadu dari Kementerian Sosial RI, serta bantuan usaha yang dapat dikelola oleh cucunya," katanya.
Menurut Yudha, sudah saatnya semua pihak di Kabupaten Garut untuk mendeteksi lansia duafa yang tidak mendapatkan bantuan seperti ini, agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menanganinya.***