Network
KABAR PRIANGAN -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi menegaskan, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras satu juta ton harus ditolak.
Jika rencana itu direalisasikan, pemerintah menunjukan tidak memberi rasa keadilan untuk petani serta mengingkari himbauan pemerintah sendiri untuk mencintai produk dalam negeri.
"Terlebih di masa pandemi dimana masyarakt termasuk petani berharap stimulus berupa terserapnya hasil pertanian mereka," kata Wihan Agri dari BEM Faperta Unsil yang dihubungi "KP" Minggu kemarin.
Baca Juga: KTNA Kota Tasik Serukan Tolak Impor Beras
Pemerintah sendiri seakan-akan alergi untuk mendengarkan aspirasi berbagai stakeholder pertanian.
Apalagi rencana itu dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas mengingat angka statistik tahun ini masih lebih baik dari tahun 2020 kemarin.
Jadi terkait itu kata dia, memang pemerintah terkesan
"kaasupan angin" dengan adanya dugaan bisikan indikasi permainan predator negara.
Dia pun berharap Pemkot maupun DPRD turut menyuarakan aspirasi petani lewat jalur masing-masing.
Baca Juga: Tujuh Polwan Cantik Diterjunkan di Terminal Banjar, Sosialisasikan 5M
Ia pun mengingatkan Pemkot dan DPRD
untuk merealisasikan wacana untuk membeli beras minimal 5 kilogram per bulan kepada petani lokal.
