Network
Angka tersebut, kata Hj Lina Marlina , mendekati angka prevalensi nasional yaitu 30,8 persen.
Hal ini, kata dia, ditengarai oleh banyak faktor. Tidak hanya faktor ekonomi, perilaku dan kebiasaan menjadi elemen substansial yang menyebabkan permasalahan gizi ini masih kerap ditemui.
Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Tersangka, Pejabat Pemkab Sumedang Terancam Diberhentikan Sementara dari ASN
"Dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan stunting di Jabar. Untuk itu peran PPJ sangat penting dalam penanggulangan kasus Stunting tersebut, khsusunya di Jawa barat. PPJ perlu terus mengedukasi masyarakat agar sadar betul tentang kesehatan keluarga untuk mengatasi kasus Stunting," ucapnya.
Diakhir pengarangnya, Hj Lina berpesan agar PPJ disiplin dalam menjalankan pola hidup sehat dan mentaati protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 sekarang ini masih tinggi.
Begitu juga dengan penerapan prokes di tiap posyandu harus terus di pantau.
"Masih marak kasus Covid-19, saya mengimbau agar semua PPJ disiplin dalam menjalankan prokes terutama dalam pelayanan di posyandu. Jadilah PPJ yang Juara Lahir Bathin untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat," ungkapnya.
Baca Juga: Klaster Covid-19 Muncul di Kampung Arinem Garut, 38 Warga Terkonfirmasi Positif Covid
Sementara itu Koordinator PPJ Kabupaten Tasikmalaya, Enang Subhan mengatakan rakor PPJ merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan bergilir di tiap kecamatan.
Rakor sendiri bertujuan mengevaluasi kinerja PPJ serta pelaporan kegiatan Pos Yandu.
