Network
KABAR PRIANGAN - Dampak pandemi Covid-19 ditambah dengan diberlakukannya PPKM Darurat, membuat pembangunan di Kota Tasikmalaya tersendat.
Hal ini diperparah dengan status Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya yang masih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang nota bene memiliki kewenangan yang terbatas.
Atas kondisi ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Ustadz Ishak Farid mendesak Pemkot Tasikmalaya meminta Mendagri mengeluarkan rekomendasi kepada Plt Tasikmalaya mengenai perluasan kewenangannya.
Seperti diketahui, kata Ishak Farid, dengan statusnya yang sebagai Plt Wali Kota, banyak kewenangan-kewenangan yang tidak bisa dilakukan oleh H. Muhammad Yusuf.
Akibat dari kewenangan yang terbatas ini, kata politisi dari PKS ini, maka roda pembangunan di Kota Tasikmalaya menjadi tersendat, bahkan bisa dikatakan mandek.
“Faktanya, banyak SPK (Surat Perintah Kerja) yang tak bisa ditandatangani, sehingga pembangunan pun tak bisa dilaksanakan,” katanya.
Baca Juga: Hati-hati! Nama Bupati Sumedang Dicatut untuk Penipuan
Apalagi saat ini ada SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Baru, kata dia, yang secara otomatis berkaitan dengan kewenangan kepala daerah. Hal lainnya, kata dia, penandatanganan anggaran harus dilakukan oleh wali kota.
Dengan kewenangan Plt yang terbatas ini, kata Ustadz Ishak, maka sudah jelas sangat menggangu dalam proses pembangunan. Kewenangan yang dimiliki oleh Plt Wali Kota saat ini menurut dia adalah kewenangan semu.
“Pemerintah ada, Sekda ada, anggaran ada, perencanaan ada, tetapi pembangunan tersendat. Ini akibat kewenangan Plt yang terbatas,” kata dia.
Baca Juga: Puluhan Penghuni Rutan Kelas II B Garut Terkonfirmasi Positif Covid-19
Untuk itu, dia menyarankan agar Plt Wali Kota dan Sekda sesegera mungkin mendatangi Kemendagri untuk meminta rekomendasi mendagri.
“Rekomendasinya berupa, hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan wali kota diberikan kepada Plt Wali Kota guna mempercepat proses pembangunan di Kota Tasikmalaya,” katanya.
Dia juga mengatakan, idealnya permitaaan ke Mendagri itu bukan sekadar rekomendasi, tetapi sudah langsung mengangkat Plt Wali Kota menjadi Wali Kota Definitif, mengingat status Budi Budiman sudah inkrah.
Baca Juga: Mantan Kadispora Garut Divonis PN Tipikor 3 Tahun Penjara, Kejari Garut Lanjutkan Banding
“Idealnya memang minta segera didefinitifkan. Namun untuk hal ini, banyak lika-likunya, termasuk proses politik. Maka, jalan tercepat adalah dengan meminta rekomendasi dari Mendagri,” katanya.
Menurutnya, jalan tercepat harus segera ditempuh mengingat pembangunan di Kota Tasikmalaya sampai saat ini terasa stagnan.
Apalagi dengan adanya pandemi, ditambah kebijakan pemerintah yang mengharuskan Kota Tasikmalaya melakukan PPKM Darurat, maka Plt Wali Kota harus memiliki kewenangan yang luas.
Baca Juga: Pencairan BST dan PKH Minggu Ini Dapat Tambahan Beras 10 kg dari Bulog
“Kota Tasik harus pulih, Kota Tasik harus melayani dengan maksimal, Kota Tasik harus segera melakukan akselerasi pembangunan. Untuk itu, Plt Kota Tasik harus segera mendapatkan kewenangannya yang lebih luas,” pungkasnya.***
