Network
"Sebagai contoh, dalam pembuatan KTP elektronik, sebelum proses pencetakan, tentu akan ada proses perekaman data terlebih dahulu. Data pemohon yang telah terekam ini, nantinya akan dikirim dulu ke pusat untuk diverifikasi. Nanti apabila tidak ada masalah atau dinyatakan sudah lengkap, maka data tersebut akan dikirim lagi ke Disdukcapil sebagai data siap cetak," ujar Achmad.
Baca Juga: Jembatan Sukamanah Tasikmalaya Ambruk, Akses Warga di Kecamatan Jamanis Terputus
Adapun terkait masalah keterlambatan layanan, hal tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, bisa terkendala karena jaringan, bisa juga akibat datanya belum lengkap, atau bisa karena keterbatasan bahan baku, seperti yang sempat terjadi di Kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, sambung Achmad, bahan baku untuk KTP elektronik ini terdiri dari tiga jenis, pertama blangko (bahan KTP elektronik yang akan dicetak), kedua ribbon (tinta), ketiga film (bagian dari alat kelengkapan percetakan).
Untuk kebutuhan blangko sendiri sepenuhnya telah didrop oleh Ditjen Dukcapil, dan dipastikan bakal cukup sampai awal tahun 2022.
Baca Juga: Dinilai Aneh, Stok Zeolit di Tasikmalaya Banyak tapi Belum Dimanfaatkan Maksimal
Dan yang mengalami kekurangan itu, adalah bahan baku jenis ribbon dan film. Untuk bahan baku ini, anggarannya sebenarnya telah tersedia karena telah disuprot bantuan DAK non fisik dari Ditjen Dukcapil.
Namun yang jadi persoalan, penyediaan barang tersebut tidaklah mudah, sehingga proses pengadaannya cukup rumit.
"Sumedang sendiri mengalami kekurangan bahan baku jenis ribbon dan film ini sejak bulan Juni 2021 lalu. Dan untuk menutupi kebutuhan tersebut kami akhirnya meminjam bahan baku dari kabupaten/kota lain, dengan harapan agar pelayanan Adminduk di Sumedang tidak berhenti," ujar Achmad.
