Network
"Misal, di lingkungan guru, profesionalisme harus dijunjung tinggi karena, siswa tidak mau tahu itu guru PNS atau honorer. Terpenting bagi siswa dan orangtua, itulah guru yang mendidik di sekolah," ujarnya.
"Mungkin di instansi lain juga sama, siapa pun yang berseragam di suatu perkantoran, status honorer atau PNS, diharuskan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara," kata Iman, menambahkan.
Menurut Iman, jika penghapusan tenaga honorer tanpa solusi, itu bisa dinilai otoriter atau memaksakan. Apalagi itu diberlakukan terhadap honorer yang sudah melakukan pengabdian puluhan tahun di lingkungan pemerintahan.
"Untuk honorer guru direncanakan mau direkrut tenaga P3K. Terkait realisasinya, kami masih H2C (Harap-harap cemas), sampai terbukti dan resmi diangkat P3K atau PNS. Kita lihat saja nanti," ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Banjar H. Kaswad, mengatakan, kesiapan terkait rencana penghapusan tenaga honorer, Pemkot Banjar sudah memprogramkan Honorer yang ada sekarang diangkat semua jadi tenaga P3K.
Kemudian, pengangkatan ASN disesuaikan dengan kebutuhan formasi di daerah dan jumlah ASN yang pensiun di Kota Banjar.
"Untuk tahun 2022, belum dapat Informasi apakah ada penerimaan CPNS, P3K, atau tidak. Karena, tahun 2021 sampai Januari sekarang ini untuk P3K guru masih dalam proses seleksi tahap ke-3," ucap Kaswad.
Sebelumnya, dikatakan Kaswad, Pemkot Banjar sudah membuka lowongan untuk kuota formasi Calon ASN Kota Banjar tahun 2021 sebanyak 541 orang. Meliputi, P3K Guru sebanyak 214 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 220 orang yaitu terdiri sebanyak 138 CPNS dan 84 P3K.
