Di Tengah Kelangkaan Minyak Goreng, di Banjar Malah Surplus 4 Ton?

- 14 Februari 2022, 21:23 WIB
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar Bidang Perekonomian dan Keuangan, Asep Saefurrohmat bersama anggota DPRD Banjar melakukan inspeksi mendadak ke distributor minyak goreng, pasar tradisional dan ritel toko modern di Kota Banjar, Senin 14 Februari 2022.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar Bidang Perekonomian dan Keuangan, Asep Saefurrohmat bersama anggota DPRD Banjar melakukan inspeksi mendadak ke distributor minyak goreng, pasar tradisional dan ritel toko modern di Kota Banjar, Senin 14 Februari 2022. /Kabar-priangan.com/D Iwan/

KABAR PRIANGAN - Persoalan minyak goreng bersubsidi yang menghilang dipasaran dan banyaknya pedagang minyak goreng secara online yang memberlakukan harga tak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, terakhir ini terus menjadi sorotan.

Termasuk keberadaan minyak goreng di Banjar yang dinyatakan surplus 4 ton untuk Februari 2022 sekarang ini.

Sementara, di pasaran kebutuhan pokok masyarakat tersebut (minyak goreng) mengalami kelangkaan. Bahkan kosong khusus stok minyak goreng bersubsidi.

Baca Juga: Koordinasi dengan Kominfo, Polres Garut Blokir Konten Propaganda NII

Menyikapi kegalauan masyarakat atas keberadaan minyak goreng belakangan ini, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar Bidang Perekonomian dan Keuangan, Asep Saefurrohmat bersama anggota DPRD Banjar melakukan inspeksi mendadak ke distributor minyak goreng, pasar tradisional dan ritel toko modern di Kota Banjar, Senin 14 7Februari 2022.

"Kebutuhan minyak goreng di Banjar capai 5 ton per hari. Hal ini sesuai prognosa pangan," ucap Asep Saefurrohmat.

Terkait ketersediaan atau kiriman minyak goreng untuk mencukupi kebutuhan di Banjar, diakui Asep, untuk saat ini masih tanda tanya.

Baca Juga: Tiga Calon Rektor Unsil Tasikmalaya Dites Lima Pejabat Strategis Kemendikbud Ristek

"Saat kami ke distributor, mereka seolah tertutup. Berlatar itu, kami tidak mengetahui persis jumlah minyak goreng yang didistribusikan untuk alokasi di Banjar," ucapnya.

Menurutnya, Satgas Pangan berwenang melakukan investigasi lebih detail, termasuk pengawasan distribusinya sampai tingkat pengecer atau konsumen ditengah masyarakat.

Lebih lanjut dia merasa  khawatir saja, saat minyak goreng bersubsidi langka dipasaran.

Baca Juga: Gunung Geulis Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Baru di Sumedang, Banyak Ditemukan Bebatuan Mirip Artefak

Sementara, banyak contoh minyak goreng dijual secara online melebihi HET yang ditetapkan pemerintah.

"Apakah menjual minyak goreng di online dengan melebihi HET itu, melanggar aturan atau tidak ? Kondisi riil ditengah masyarakat selama ini, seharusnya dievaluasi dan dikaji ulang. Termasuk indikasi adanya panic buying itu," ucapnya.

Lebih lanjut Komisi 2 DPRD Kota Banjar mendorong Pemkot dan instansi terkait menertibkan distributor untuk mendistribusikan minyak goreng agar sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Varian Omicron Sudah Ditemukan di Garut. Bupati: Percepat Layanan Vaksin

"Harga minyak goreng jangan terlalu jomplang dari harga eceran tertinggi yang dibeli distributor dan dijual kepada masyarakat sesuai dengan aturan," ujar Asep Saefurrohmat.

Berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit yang diberlakukan sejak 1 Februari 2022. Bahwa,  HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

"Kami, DPRD Kota Banjar mendorong Satgas Pangan untuk selalu mengawasi keadaan mata rantai terkait pengadaan pendistribusian minyak goreng di Kota Banjar, karena ada sebuah kekawatiran kita adanya oknum-oknum yang bermain dibalik minyak goreng langka dan harga tak sesuai HET yang diberlakukan pemerintah itu," ucapnya.

Baca Juga: Kisah Mistis di Gunung Geulis. Ada Dua Goa yang Dikeramatkan Warga Sumedang, Simak Penuturan Sang Juru Kunci

Berlatar banyaknya persoalan minyak goreng dirasakan masyarakat selama ini, dikatakan Asep Saefurrohmat, pihaknya mendorong Pemkot untuk mengkomunikasikan dengan Bulog supaya melaksanakn Operasi Pasar.

"Jelang Hari Raya Lebaran nanti,  jangan sampai stok pangan masyarakat Banjar, termasuk minyak goreng mengalami kekurangan atau kosong.  Persoalan ini seharusnya diantipasi sejak dini, sebelum permasalahan baru bermunculan. Misal, gegara minyak goreng kosong dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya," ucapnya.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar, H. Edi Herdianto, mengakui, sebelumnya sempat  direncanakan Pemerintah Provinsi Jabar untuk menggelar Operasi Pasar Minyak Goreng.

Baca Juga: Tak Mau Memberi Uang dan Rokok, Santri Jadi Korban Penganiayaan Anak Jalanan

"Rencana Operasi Pasar itu, saat minyak goreng terus naik dan mengalami kelangkaan.  Namun,  seiring ada kebijakan pemerintah pusat terkait HET minyak goreng yang diberlakukan.  Kemudian, kondisi minyak goreng di pasaran mendekati normal saat itu, rencana mengalami pembatalan. Saat ini direncanakan dibahas ulang dengan melibatkan Bulog," ujar H. Edi Herdianto.

Adapun perusahaan distributor minyak goreng yang terdata di Kota Banjar selam ini.  Diantaranya, PT Indomarco Adiprima, PT Segitiga, Toko Mulia dan PT Banjar Distribundo Raya.

Menurutnya, prognosa ketersediaan minyak goreng sampai Februari 2022 ini, terdata produksi atau pasokan capai 154,3 ton. Kemudian, kebutuhan per bulan 150,1 ton atau 5 ton per hari.

Baca Juga: Seni Bangreng Khas Sumedang, Riwayatmu Kini. Mulai Tersisih dan Nyaris Punah

"Minyak goreng surplus 4 ton. Hal ini sesuai prognosa ketersediaan minyak goreng sampai Februari 2022. Anehnya, saat surplus itu mengalami kelangkaan minyak goreng. Mudah-mudahan saja ada titik temu permaslahan tersebut secepatnya," ucapnya.***

 

Editor: Dede Nurhidayat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah