Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah peternak ikan di Desa Ciawang dan Desa Jayamukti Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan program Kampung Perikanan Budidaya yang telah digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pertanyaan itu mencuat di kalangan peternak ikan mengingat hingga saat ini tak ada kejelasan dari program tersebut.
Padahal, para peternak sudah banyak mengeluarkan tenaga, perhatian, hingga biaya untuk menyambut program yang disebut-sebut akan meningkatkan taraf hidup para peternak ikan tersebut.
Baca Juga: Imbas Tewasnya Dua Bobotoh, Persib Bandung Sulit Jadi Tuan Rumah Perempat Final Piala Presiden 2022
Ketua Kelompok Budidaya Bina Mekar di Kampung Ciawang, Desa Ciawang, Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, Wahyu Setiawan mengatakan, saat ini para peternak ikan di daerahnya mulai bergejolak mempertanyakan janji-janji dari pihak KKP yang hingga kini tak jelas realisasinya.
Wahyu lalu menceritakan, pemerintah dalam hal ini KKP telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No 16 tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya.
Dalam Kepmen tersebut, kata Wahyu, Kampung Ciawang ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya bersama sekitar kampung-kampung lainnya di 124 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.
“Di Kabupaten Tasikmalaya ini, yang ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya adalah Kampung Ciawang, sementara Desa Jayamukti ditetapkan sebagai Desa Penopangnya,” kata Wahyu.
Atas adanya Kepmen ini, maka Penyuluh Perikanan sudah melakukan sosialisasi kepada para peternak ikan di Kampung Ciawang ini.
Bahkan menurut Wahyu utusan dari kementerian KKP juga sudah datang dan menyosialisasikan program Kampung Perikanan Budidaya ini.
Baca Juga: Resep Membuat Sate Kambing dan Sate Sapi yang Empuk Serta Tidak Bau Prengus
“Termasuk saya juga pernah diundang untuk rapat di Bandung bersama poktan-poktan lainnya se Indonesia,” kata dia.
Janjinya, kata Wahyu, Kampung Ciawang ini akan dijadikan kawasan budidaya perikanan yang tersentralisasi.
“Segala keperluan untuk budidaya perikanan mulai dari hulu hingga ke hilir akan dipenuhi oleh pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Ciamik Jaga Gawang Persib Bandung, Fitrul Dwi Rustapa Disanjung. Luizinho Minta Tetap Rendah hati
Sebagai contoh, kata Wahyu, di Kampung Perikanan Budidaya ini akan dibuatkan Laboratorium untuk pembenihan, juga akan dibuatkan pabrik pakan, termasuk juga akan dibangunkan kolam-kolam indor untuk kajian grading benih ikan.
“Termasuk dalam hal permodalan berupa LPM UKP, yaitu kredit bunga rendah hanya 3 persen pertahun yang cicilannya bisa empat bulan sekali,” katanya.
Namun hingga kini, kata Wahyu, janji-janji muluk dari KKP tersebut tak pernah ada realisasinya. Kalaupun ada, hanya berbentuk Plang saja. Setelah itu, tak ada kabar kelanjutannya sama sekali.
Baca Juga: Apakah Hewan yang Terkena PMK Sah untuk Qurban? Simak Fatwa MUI Berikut Ini
Padahal para peternak sudah berkali-kali mengikuti sosialisasi dan juga membuat proposal untuk mengajukan berbagai bantuan tersebut.
“Bikin proposal, bikin kelompok, mengajukan pengesahan ke Kemenkumham. Lalu datang informasi, katanya salah. Sosialisasi lagi, bikin baru lagi, lalu salah lagi. Itu terjadi beberapa kali,” kata Wahyu.
Untuk proses tersebut, kata dia, para peternak tentunya harus keluar biaya, keluar tenaga, juga waktu yang tersita.
Baca Juga: Agus Fatah Dilantik Jadi Ketua STIA Tasikmalaya dengan Rekomendasi Spesifik
“Sementara programnya hingga saat ini tak ada kejelasan sama sekali. Ironisnya, ketika kami tanyakan, semua diam. Termasuk di dalam Grup WA, ini juga kami tanyakan, tetapi dari perwakilan KKP juga diam,” kata Wahyu.
Dia menjelaskan bahwa sejak rencana program diluncurkan, seluruh peternak yang ikut program ini diundang ke Grup WA bersama dari pihak KKP. Tujuannya, untuk memudahkan komunikasi.
“Tetapi ketika kami tanyakan kelanjutan program ini, semua diam. Bahkan yang kasihan PPL, mereka saat ini merasa malu bertemu dengan peternak, karena yang menyosialisasikan langsung program ini ke peternak adalah PPL,” katanya.
Namun ketika ditanya, pihak PPL juga tak tahu menahu karena kejelasan program ini ada di pemerintah pusat, dalam hal ini pihak KKP.
“Kami hanya diberi PHP (pemberi harap palsu-red), tanpa ada realisasi yang jelas,” kata Wahyu.***
