Network
"Cuma kan belakangan ini viral di media sosial tentang pemberian THR atau gaji 13 untuk ASN dan P3K serta yang lainnya. Jadi ini membuat ironi kami merasa termarjinalkan atau di anak tirikan terkait dengan pemberitaan tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Begini Kondisi Pascagempa di Pangandaran, Banyak Perahu Nelayan Tersingkir
"Padahal kami pun sama melayani masyarakat bagian daripada pemerintahan negara Indonesia yang paling bawah. Artinya kami dihadapkan dengan masyarakat untuk melayani masyarakat sama-sama berlogo Kemendagri meskipun kejelasan statusnya tidak ada," tuturnya.
Kata dia, hasil rapat nasional pihaknya akan melaksanakan aksi ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa ataupun kepala desa.
Salah satu perangkat di Desa Ciganjeng, Kemih menyampaikan, seharusnya memang sebagai perangkat memakai seragam sesuai aturan pemerintah.
Baca Juga: Menelisik Sosok Mbah Bungkus Penyebar Agama Islam di Pangandaran
"Cuman, ini kita lakukan sebagai bentuk protes kita sebagai perangkat desa terhadap pemerintah pusat," ujar Kemih.
Karena, di pakaian seragam perangkat desa itu ada logo Kemendagri-nya. Namun, secara pengakuan itu tidak jelas.
"Kami belum diakui secara resmi oleh pemerintah pusat. Makanya, kami melakukan aksi tidak memakai baju seragam," katanya.
Baca Juga: Gempa Bumi Tektonik dengan skala M4,0 Mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat
