KABAR PRIANGAN - Pendamping Posyandu Juara (PPJ) Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari 39 kecamatan dan koordinator PPJ tingkat Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu 19 Juni 2021.
Kali ini rakor PPJ dihadiri oleh Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Hj Lina Marlina Ruzhan, yang merupakan istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum.
Dalam kesempatan tersebut, Hj Lina memberikan pengarahan langsung meski secara virtual.
Baca Juga: Duga Ada Praktik Manipulasi Data Covid- 19, Mahasiswa Demo Dinkes Kabupaten Tasikmalaya
Dalam arahannya, Hj. Lina menekankan agar PPJ lebih aktif dalam melakukan tugas pendampingan terhadap posyandu di masing-masing wilayah kerjanya.
Selain harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan keluarga, juga PPJ harus mampu meningkatkan strata pos yandu.
Khusus tentang permasalahan gizi dan tingginya angka stunting, Lina mengaku masih menjadi tantangan kesehatan yang juga dihadapi masyarakat di Jawa Barat.
Baca Juga: Pekerja dan Perusahaan Harus Simbiosis Mutualisme, Jangan Seperti 'Tom and Jerry'
Data di Dinas Kesehatan Jabar mencatat, jumlah penderita gizi kurang di daerah tersebut mencapai 15,1 persen, sedangkan angka prevalensi stunting sebesar 29,2 persen.
Angka tersebut, kata Hj Lina Marlina , mendekati angka prevalensi nasional yaitu 30,8 persen.
Hal ini, kata dia, ditengarai oleh banyak faktor. Tidak hanya faktor ekonomi, perilaku dan kebiasaan menjadi elemen substansial yang menyebabkan permasalahan gizi ini masih kerap ditemui.
Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Tersangka, Pejabat Pemkab Sumedang Terancam Diberhentikan Sementara dari ASN
"Dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan stunting di Jabar. Untuk itu peran PPJ sangat penting dalam penanggulangan kasus Stunting tersebut, khsusunya di Jawa barat. PPJ perlu terus mengedukasi masyarakat agar sadar betul tentang kesehatan keluarga untuk mengatasi kasus Stunting," ucapnya.
Diakhir pengarangnya, Hj Lina berpesan agar PPJ disiplin dalam menjalankan pola hidup sehat dan mentaati protokol kesehatan karena Pandemi Covid-19 sekarang ini masih tinggi.
Begitu juga dengan penerapan prokes di tiap posyandu harus terus di pantau.
"Masih marak kasus Covid-19, saya mengimbau agar semua PPJ disiplin dalam menjalankan prokes terutama dalam pelayanan di posyandu. Jadilah PPJ yang Juara Lahir Bathin untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat," ungkapnya.
Baca Juga: Klaster Covid-19 Muncul di Kampung Arinem Garut, 38 Warga Terkonfirmasi Positif Covid
Sementara itu Koordinator PPJ Kabupaten Tasikmalaya, Enang Subhan mengatakan rakor PPJ merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan bergilir di tiap kecamatan.
Rakor sendiri bertujuan mengevaluasi kinerja PPJ serta pelaporan kegiatan Pos Yandu.
Menurutnya, dalam rakor kali ini yang menjadi fokus pembahasan selain peran posyandu dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, juga membahas terkait Stunting.
"Selain fokus pada persoalan penanggulangan Covid-19, juga persoalan Stunting," ucapnya.
Baca Juga: Satnarkoba Polres Garut Amankan 81 Orang Saat Transaksi Obat Telarang di Satu Tempat
Dikatakan dia, untuk merealisasikan program itu, PPJ juga fokus untuk meningkatkan strata posyandu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Saat ini dari jumlah posyandu sebanyak 2.402, yang sudah strata mandiri baru 18 persennya. Adapun pada tahun ini targetnya menjadi 50 persen strata mandiri.
"Untuk mewujudkan itu, perlu dukungan semua pihak termasuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta peran para kepala desa," ucapnya.
Enang juga berharap ada bantuan khusus dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk posyandu terutama soal bangunan untuk posyandu.
Baca Juga: Polsek Rancah Kepolisian Resor Ciamis, Jaring 35 Warga yang Melanggar Prokes
Pasalnya, saat ini masih banyak posyandu yang melaksanakan kegiatannya di rumah-rumah kader maupun fasilitas umum lainnya seperti madrasah.
"Kami berharap para kepala desa bisa menyisihkan atau mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk pembangunan posyandu," ungkapnya.
Enang menjelaskan, PPJ sendiri merupakan organ pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberi tugas khsusus melakukan pendampingan terhadap posyando.***