KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan mengancam akan menghentikan bantuan anggaran untuk para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) apabila kinerjanya tak sungguh-sungguh atau tak memuaskan.
Para petugas TKSK pun diminta untuk mengutamakan aspek-aspek keadilan dalam menjalankan tugasnya.
Hal itu disampaikan Rudy saat memberikan arahan pada kegiatan rapat koordinasi TKSK yang dilaksanakan di aula Lapad (Layanan Terpadu) Ruhama (Rumah Harapan Masyarakat) Dinas Sosial Kabupaten Garut, di Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Kamis 26 Agustus 2021.
"Kalau ingin bantuan bagi TKSK bisa terus digulirkan, saya minta para TKSK bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Rudy.
Dikatakannya, di tahun 2022 nanti dirinya akan mengeluarkan aturan terkait bantuan anggaran untuk TKSK. Penganggaran bantuan untuk TKSK akan dipertimbangkan untuk dihentikan jika kinerja TKSK tidak sungguh-sungguh.
Diungkapkannya, selama ini Pemkab Garut mengekuarkan anggaran untuk para TKSK sebesar Rp1,5 juta per orang. Selain dari Pemkab, TKSK juga mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov sebesar Rp300 ribu dan juga dari pusat sebesar Rp500 ribu.
Menurut Rudy, jika dibandingkan dengan kinerja dan tanggung jawab yang dipikulnya, pendapatan yang didapatkan TKSK memang tidak sebanding.
Namun hal itu bukan berarti TKSK boleh bekerja seenaknya tapi kinerjanya tetap harus memuaskan.
"Di masa pandemi ini banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dikarenakan aktivitas ekonominya terganggu. Banyak juga masyarakat mampu yang menginginkan adanya bantuan sehingga di sini peranan TKSK benar-benar penting agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran," katanya.
Apalagi, tutur Rudy, saat ini dengan adanya pembagian Desil 1, 2, 3 sampai 4 dengan kategori hampir miskin dinilainya tidak jelas.
Apa yang dimaksud dengan istilah hampir miskin ini di lapangan sering berbenturan karena yang penerima DTKS itu banyak juga yang punya motor dan rumahnya bagus.
Jika hal-hal seperti ini terus terjadi dan dibiarkan, menurut Rudy tentunya kurang memenuhi aspek-aspek keadilan. Dengan demikian, TKSK harus benar- benar bisa menyaring mana warga yang benar-benar layak mendapatkan bantaun dan mana yang tidak layak sehingga kinerja TKSK juga benar-benar memenuhi
aspek-aspek keadilan.
Baca Juga: Baru Saja Laksanakan PTM, Puluhan Santri Darul Arqam Garut Terpapar Covid-19
Diakui Rudy, untuk lebih mengefektifkan peran TKSK, maka dirinya punya program. Melalui Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), ke depannya pihaknya akan membuat satu sistem dalam rangka pengendalian orang miskin di Kabupaten Garut.
Dirinya akan meminta agar TKSK dipanggil per kecamatan. Ada tim dari Bappeda yang akan mengecek data masing-masing kecamatan sehingga jika ada ketidaksesuaian data yang ada di Bappeda dan TKSK, berarti TKSK tidak serius dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, tambahnya, untuk TKSK yang berprestasi yakni bisa mengekspos peta kemiskinan yang ada di kecamatannya, maka pihkanya akan memberikan penghargaan.
Baca Juga: Andai Messi Adalah Guru
Bupati berharap ada data "by name by address" yang berhubungan dengan masalah kemiskinan sehingga bisa diselesaikan dengan berkeadilan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, menerangkan rapat kerja ini merupakan kegiatan pertama kali sejak masa pandemi Covid-19.
"Sebelumnya kita kordinasi melalui zoom metting dan baru hari ini kita bisa melaksanakan rapat kerja secara tatap muka. Bersyukur sekali dalam rapat kerja ini dihadiri langsung Bupati Garut,” ucap Ade.***