KABAR PRIANGAN - Ratusan ASN Guru Sertifikasi (Guser) Kota Banjar melakukan unjukrasa di Kantor Wali Kota Banjar, Jalan Siliwangi, Jumat 26 Agustus 2022.
Massa yang beraksi menggunakan mobil komando lengkap dengan sound system yang menggelegar ini, juga membawa beragam spanduk berupa tuntutan yang sudah dibubuhi tandatangan ratusan guru yang tergabung dalam Guser dan PGRI Kota Banjar.
Kedatangan abdi negara yang berprofesi guru ini, diterima langsung oleh Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih didampingi Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, H. Kaswad serta Kepala OPD Pemkot Banjar lainnya.
Baca Juga: Masjid Al Kamil Jatigede Diresmikan Bupati Sumedang, Jadi Magnet Wisata
Aksi mereka itu untuk menuntut agar penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru sertifikasi di Kota Banjar dibatalkan.
Menurut Koordinator Aksi Guser Kota Banjar, Eko Herdiansyah, kedatangan guru sertifikasi ke Kantor Wali Kota ini untuk menuntut pembatalan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru sertifikasi di Kota Banjar.
“Setelah berkali-kali audiensi tidak ada kepastian pencairan TPP, baik saat audiensi ke DPRD Banjar maupun Pemkot Banjar belakangan ini,” katanya.
Baca Juga: Presidium CDOB Kabupaten Tasikmalaya Utara Klaim, Wilayah Tasikmalaya Utara Lebih Siap Dimekarkan
Seperti diketahui, selama tahun 2022 sampai akhir Agustus sekarang ini, Guser di Kota Banjar masih tak menerima TPP, seperti tahun-tahun lalu lagi.
"Biasanya, ASN guru sertifikasi meraih TPP sebesar Rp 1.050.000 per bulan. Kenyataanya, sampai akhir Agustus 2022 sekarang ini, TPP tak kunjung diberikan, hanya sebatas PHP dan PHP saja, terbukti tidak menerima TPP selama 8 bulan ini," ucap Eko.
Padahal, ditegaskan dia, kinerja para guru sudah menjalankan tugas, melebihi batas jam belajar. Kemudian, tidak sedikit para guru yang berprestasi.
“Terkait penghitungan waktu mengajar, sehari-hari guru masuk jam 07.00 pagi dan jam pulang 14.00. Artinya 7 jam per hari, berarti satu minggu 42 jam mengajar,” katanya.
Menurutnya, dengan beban mengajar yang sampai 42 jam per minggu ini, sudah melebihi batas ideal.
“Makanya, selayakna guru sertifikasi diberikan TPP, sebagaimana ASN lain di lingkungan Pemkot Banjar,” katanya.
Baca Juga: Usai Rieke Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Kini Giliran Rudi Hartono Bangun Menyatakan Setuju
Menyikapi aspirasi itu, Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih merespon positif. Hj Ade bahkan mengajak ratusan guru peserta demo untuk nyanyi bersama lagu "Padamu Negeri".
"Kami, Pemkot Banjar membuka diri untuk diskusi, menyelesaikan TPP. Diantaranya, penyebab TPP tahun 2022 tak dialokasikan anggarannya, selain terdampak refocusing Covid-19, juga berlantar adanya tumpang tindih aturan," ucapnya.
Kendati itu, Wali Kota Banjar saat itu menjanjikan adanya TPP lagi mulai tahun 2023 mendatang. Tentunya, diharuskan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, supaya tak menimbulkan permasalahan hukum di masa mendatang.
Baca Juga: 188 Nomor Apa Ya? Jangan Panik Kalau di Telepon dari Nomor 188, Begini Penjelasannya
"Silahkan Guser dan PGRI membahas rencana TPP mendatang. Termasuk studi banding ke Yogyakarta, seiring ada info program TPP di Yogyakarta itu berbasis kinerja dan prestasi,” ucap Hj.Ade.
Ditambahkan Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, solusi terbaik itu, perwakilan Guser ikut studi banding ke Yogyakarta untuk mengkaji bersama, mekanisme pemberian TPP di Yogyakarta selama ini.
"Pemberian TPP di Yogyakarta bisa dilaksanakan dengan berbasis kinerja dan prestasi. Terobosan ini, sekaligus spirit juga motivasi agar para guru lebih berprestasi saat melakukan pendidikan karakter anak,” ucap Nana Suryana.
Rencana pemberian TPP model lain mendapat dukungan Kadisdik Banjar, H.Kawad.
"Terpenting itu, TPP Guru Sertifikasi ada. Berlatar berbasis kinerja, otomatis TPP yang diterima masing-masing guru nanti akan berbeda dengan guru lainnya,” ucap H.Kaswad.***