Network
KABAR PRIANGAN-Angka kemiskinan di Kota Tasik yang pada masa pandemi covid-19 kembali mengalami kenaikan patut memjadi perhatian berbagai pihak.
Apalagi Kota Tasikmalaya sendiri saat ini masih merupakan kota dengan angka kemiskinan tertinggi se- Jawa Barat. Pernyataan tersebut diasampaikan Anggota Fraksi Partai Amant Nasional, Enan Suherlan, Senin, 8 Maret 2021.
Enan mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, dibutuhkan adanya keseriusan kesiapan anggaran oleh pemerintah Kota Tasik khusus untuk penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Mantan Kades di Sumedang Divonis 5 Tahun Penjara
"Memang keberpihakan anggaran yang fokus sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemsikan ini," katanya.
Politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tasik itu menambahkan, dalam upaya penekanan angka kemiskinan di Kota Tasik dibutuhkan bantuan produktif dan non produktif.
"Misalnya bantuan produktif yaitu bantuan usaha langsung. Sedangkan non produktif diantaranya adalah semacam bantuan BLT dan lainnya," uajar Enan.
Baca Juga: Ketua DPC Partai Demokrat Sofwan Ismail : KLB Sumut Inkonstitusional
Namun lanjut dia, yang lebih ditekankan dan lebih diperbanyak yakni bantuan produktif agar masyarakat miskin tidak hanya mengandalkan bantuan, akan tetapi bisa menjadi sumberdaya yang mampu berusaha dan terus mengembangkan usahanya.
Hanya saja lanjut dia, dalam penyaluran bantuan produktif yang yang dimaksud disarankan harus ada pendamping yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, agar betul-betul digunakan sesuai peruntukannya oleh masyarakat penerima.
"Agar masyarakat miskin ini, tidak kembali miskin, dalam artian melalui bantuan tersebut tarap hidupnya secara ekonomi berubah. Karena bila hanya bantuan saja atau batuan tidak produktif, tidak akan begitu berdampak bahkan mungkin hanya bertahan beberapa hari saja," katanya.
Baca Juga: 6 Remaja Diduga Geng Motor Perampas Motor Ditangkap Polsek Cihideung
Enan juga menjelaskan, selain ada keberpihakan anggaran dari pemerintah Kota Tasikmalaya, mengenai kemiskinan ini juga, terus meningkatkan bantuan produktif.
"Sayangnya yang terjadi saat ini sangat jarang adanya bantuan produktif, kebanyakan hanya bantuan saja tanpa ada pendampingan sampai tuntas," kata dia.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam. Dede menilai, naiknya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang semula 11,6 persen menjadi 13,6 persen menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Tasik dan mendapatkan perhatian khusus.
Baca Juga: Kapolresta Tasikmalaya Sidak Prokes Covid-19 ke Sejumlah Pasar di Kota Tasikmalaya
Walaupun ujar dia, kenaikan angka kemiskinan di masa pandemi saat ini tidak bisa dihindari salahsatunya akibat banyaknya masyarakat yang hilang pekerjaan salahsaunya pemutusan hubungan kerja.
Semua sektor terdampak karena covid-19, yang saat ini terjadi. Walau dianggap wajar ujar Dede, peningkatan angka kemiskinan tetap harus cepat di tanggulangi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
"Pemerintah Kota Tasikmalaya harus cepat menanggulangi kenaikan angka kemiskinan ini, melalui program-program yang lebih efektif," katanya.
Dikatakan dia, berdasarkan informasi terkahir yang dia ketahui, saat ini dampak dari Covid-19
ada sekitar 3000 pekerja yang alami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Buntut Pandemi Covid, Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Naik Dua Persen
Selain itu terhentinya aktifitas ekonomi masyarakat akibat covid, membuat masyarakat kehilangan pekerjaan semakin banyak.
"Contoh, tidak beraktivitasnya berbagai sektor ekonomi, seperti pasar kojengkang, pasar mambo dan lainnya, itu bukti bahwa angka kemiskinan bisa meningkat di Kota Tasikmalaya," katanya.
Melihat kondisi itu, dia mendorong pemerintah segera melakukan langkah-langkah kongkrit, dalam pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Dampak Covid-19, Pengiriman Jagung Biasanya 250 Ton, Kini Setengahnya
"Saran saya, dalam kondisi saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengurangi anggaran untuk pembangunan fisik dan dialihkan untuk anggaran pemulihan ekonomi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan," ujar dia.
Jadi keberpihakan anggaran saat ini harus lebih besar kepada pemberdayaan masyarakat agar kemiskinan bisa turun kembali dimasa pandemi ini," imbuhnya.***
