Baca Juga: Sindiran Pedas FSBB, Sebut Pemkot Banjar Sebagai 'The King Of Slavery Makers'
Selain itu, ia juga mengungkapkan jika pembayaran insentif dilakukan oleh pemerintah daerah bukan oleh Kementerian Kesehatan.
Dengan demikian tentunya ada penyesuaian pembayaran, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
"Besaran insentif yang diterima para nakes di Jakarta tentu akan berbeda dengan yang ada di Garut. Kemampuan pemerintah daerahnya pun kan berbeda," ucapnya.***