Dorong KPK Usut Kasus Dugaan Gratifikasi di Pemkot Banjar, Aksioma dan FRDB Sampai Demo 27 Kali

- 27 Desember 2021, 13:49 WIB
Presiden Aksioma, H. Akhmad Dimyati memimpin aksi unjukrasa bersama FRDB di depan gedung KPK pada 1 Oktober 2021 lalu. Dalam aksinya, Aksioma dan FRDB menuntut KPK mengusut tuntas dugaan kasus gratifikasi di lingkungan Pemkot Banjar.*
Presiden Aksioma, H. Akhmad Dimyati memimpin aksi unjukrasa bersama FRDB di depan gedung KPK pada 1 Oktober 2021 lalu. Dalam aksinya, Aksioma dan FRDB menuntut KPK mengusut tuntas dugaan kasus gratifikasi di lingkungan Pemkot Banjar.* /tangkap layar Youtube.com/bunga sufi media/

 

KABAR PRIANGAN – Kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Dinas PUPR Kota Banjar yang menyeret mantan Wali Kota Banjar, Herman Sutrisno dan salah seorang pengusaha, Rahmat Wardi, tak lepas dari nama Aksioma.

Ya, Aksioma adalah sebuah LSM yang dipimpin oleh mantan Wakil Wali Kota Banjar, H. Akhmad Dimyati. Aksioma inilah yang pertama kali melaporkan adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Banjar.

Selain Aksioma, ada pula Forum Reformasi Dinasti Banjar yang diketuai oleh Soedrajat Argadiredja atau lebih akrab dengan sapaan Ajat Doglo.

Baca Juga: Minim Sosialisasi, Masyarakat Kaget Harga LPG Non Subsidi Naik

Hal itu diakui oleh Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati yang mengatakan bahwa Aksioma dan FRDB inilah yang pertama kali melaporkan adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Banjar ke KPK.

Tak hanya itu, Aksioma dan FRDB ini pun terus mengawal dan mendorong agar kasus ini diusut hingga tuntas sampai ke akar-akarnya.Baca Juga: Nadeo Argawinata Ungkap Kunci Sukses Tepis Tendangan Penalti Singapura di Piala AFF 2020

“Pertama kali kami melakukan aksi unjukrasa di lingkungan Pemkot Banjar. Kami pun melaporkan dugaan ini ke aparat penegak hukum di Banjar. Tapi ternyata tak berdampak apa-apa,” kata Dimyati.

Baca Juga: Kunjungi Keluarga Korban Laka Nagreg, KSAD Dudung Abdurachman Pastikan Proses Hukum Berlanjut

Makanya, kata Dimyati, Aksioma bersama FRDB memutuskan untuk langsung melaporkan adanya dugaan-dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Halaman:

Editor: Zulkarnaen Finaldi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x