Network
Dia mengatakan, saat ini anggota Komisi 1 DPRD Garut sedang bertolak ke Jakarta, untuk mengkonfirmasi terkait dengan tidak adanya jabatan administrasi untuk PPPK 2022 ini.
Baca Juga: Wabup Garut Rilis Jumlah Terdampak Banjir, 242 KK Harus Diungsikan
Sementara itu, sejumlah tenaga honorer bagian administrasi yang sempat dimintai tanggapannya menilai, pemerintah daerah tidak serius memperjuangkan status tenaga honorer.
"Sudah tiga kali rekrutmen kami-kami ini tenaga administrasi tidak dibawa- bawa. Padahal tanpa kami administrasi pekerjaan bisa lumpuh. Kami merasa di anak tirikan. Pekerjaan kami sama beratnya, tapi kok kenapa kami tidak diperhatikan," ucapnya.***
