Network
Namun disisi lain pemerintah kabupaten/kota menginginkan agar pendapatan daerah meningkat sehingga dua sisi ini menjadi pembahasan bersama.
Baca Juga: Hari Penanaman Pohon Nasional, 2500 Bibit Pohon Keras Ditanam di Gunung Manglayang Sumedang
Adapun mengenai pajak daerah lanjut dia, dari 11 jenis pajak daerah berkurang menjadi 9 jenis pajak. Pasalnya menurut Rohana,untuk pajak hotel, restoran, parkir akan menjadi satu jenis pajak.
"Namun dari unsur-unsurnya justru bertambah karena ada unsur pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBN-KB menjadi pajak daerah. Karena berdasarkan UU 28/2009 tentang PDRD itu merupakan pajak yang masuk ke Provinsi. Namun jika kajian ini dalam arti berhasil maka dua unsur pajak itu akan masuk sebagai potensi pajak daerah," katanya.
Termasuk dalam hal ini lanjut dia ada potensi pajak dari menara telekomunikasi yang semula dikelola oleh Kominfo dengan potensi Rp1 miliar lebih.
Baca Juga: Longsor Tebing di Wado Sumedang, 22 Jiwa Harus Diungsikan
"Jadi retribusi menara telekomunikasi itu di UU 1 HKPD itu tidak tertera secara eksplisit. Tapi di UU 28/2009 itu masuk 19 jenis pajak," ujarnya.
Ia menambahkan nantinya setelah naskah akademik selesai dibuat, maka selanjutnya akan dibahas di tataran legislatif (DPRD), evaluasi Gubernur, Mendagri dan Dirjen di Kementerian Keuangan.
"Targetnya akhir 2023 sudah selesai, karena kita akan memulai di tahun 2024," katanya.
Baca Juga: Sumedang Raih Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi
