Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan audensi menyayangkan ketidakhadiran Pj Bupati Garut Barnas Adjidin saat acara berlangsung.
Dalam audensi perwakilan PKL Garut hanya berhadapan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, padahal agenda audensi itu, para PKL ingin bertemu Pj Bupati.
Audensi yang berlangsung di aula rapat Bupati Garut itu pun berjalan alot, karena kedua belah pihak menyampaikan argumentasinya masing-masing.
Baca Juga: Marak Aksi Balap Liar Menjelang dan Usai Sahur, Polisi ajak Warga Garut Lakukan Ini
Amang selaku koordinator lapangan aksi tersebut, menegaskan, seharusnya Pj Bupati hadir agar tahu persoalan yang dihadapi PKL.
"Menurut saya Pj Bupati itu malah menghindar, kalau kata saya kalau memang dia bertanggung jawab resikonya seperti apa harus dia hadapi," ujarnya.
Amang menuturkan, PKL berjualan seperti biasa di lokasi yang biasa setiap Ramadan sudah 10 tahun lalu, dan itu tidak ada kendala apa-apa
"Tapi kenapa sekarang oleh Pj Bupati jadi timbul masalah. Aktivitas PKL dilarang. Para PKL lainya juga merasa bingung, dikarenakan berjualan bazar Ramadan itu merupakan agenda tahunan yang sebelumnya memiliki izin," tuturnya.
Kata Amang, bazar Ramadan ini sudah jelas merupakan agenda tahunan.
"Mau bupatinya siapapun sudah jelas izinnya ada. Ko sekarang tiba-tiba ada Pj yang agenda tahunan ini malah dihilangkan," ujarnya.
Nekad Berjualan
Amang bertekad meski nantinya tetap tidak mendapatkan izin dan resikonya sebesar apapun, pihaknya akan tetap berjualan menggelar bazar Ramadan.
"Mau diizinkan atau tidak kita akan tetap gelar, karena ini menyangkut masalah perut. Makanya saya minta tolong sama Pj Bupati untuk meminta kebijakan, salah satunya masalah izin tolong segera diturunkan. Jangan sampai kami bikin polemik di lapangan, pokoknya jangan sampai ada korban," ujarnya.
Baca Juga: Perang Sarung Menjelang Shaur, Remaja di Garut Diamankan Polisi
Agenda Tahunan
Sementara itu Sekda Garut, Nurdin Yana, menyampaikan, bahwa agenda tahunan yang disebutkan oleh para PKL itu sudah ia sampaikan kepada Barnas Adjidin.
"Saya sudah pernah sampaikan ketika rapat kepada beliau, kalau ini adalah agenda tahunan," ujarnya.
Ia juga mengatakan, bahwa semua bentuk aspirasi yang disampaikan oleh PKL ini akan segera disampaikan kepada Barnas Adjidin.
Baca Juga: Bawaslu Garut Tangani 21 Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Penyelenggara dan Peserta Pemilu
"Saya akan segera sampaikan, dan insyallah besok jawabannya sudah ada," katanya.
Yana menyebut, pihaknya akan melihat dari hasil audensi. Apapun hasilnya, dan apa yang menjadi keputusannya, akan disampaikan secepatnya.
Dikatakan Sekda, sebenarnya surat penolakan dari Muspida sudah turun. Akan tetapi karena ada tuntutan dari PKL makanya akan dibahas lagi. "Kita tunggu saja besok, gimana hasilnya" kata Sekda.***
