Network
KABAR PRIANGAN – Warga yang berniat untuk pindah domisili, kini tak perlu lagi ribet membuat Surat Pengantar dari RT/RW hingga desa/kelurahan.
Dirjen Dukcapil telah menghapuskan syarat keterangan dari RT/RW untuk warga yang hendak mengurus kepindahan domisili.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjendukcapil pada hari ini, Sabtu 8 Januari 2022.
Baca Juga: Fans Musik Cadas, Jangan Lupa Konser Virtual Burgerkill Malam Ini
Zudan Arif mengatakan penghapusan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019.
“Pindah penduduk dalam satu Kabupaten/Kota, cukup menunjukan Kartu Keluarga (KK) saja. Tidak perlu pengantar apapun. Jadi, kalau ada Kepala Dinas Dukcapil yang masih meminta pengantar dari RT/RW sampai ke Desa/Kelurahan akan saya beri sanksi tegas,” jelas Zudan Arif.
Perpindahan penduduk dalam satu Kabupaten/Kota juga tidak memerlukan Surat Keterangan Pindah atau SKP.
Baca Juga: Gempa Terkini Magnitudo 5,1 SR di Halmahera Utara, Termonitor Gempa Susulan Sebanyak 3 Kali
Hanya penduduk yang melakukan perpindahan antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi yang akan dibekali SKP oleh Dinas Dukcapil asal untuk diberikan ke daerah tujuan.
Dihapuskannya keterangan RT/RW sampai Desa/Kelurahan ini karena Data Kependudukan yang diampu Dukcapil sudah lengkap sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT/RW maupun Desa/Kelurahan.
“Kecuali penduduk tersebut belum terdata dalam database, maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali,” ungkap Zudan Arif.
Baca Juga: Artis Kembali Terlibat Narkoba, Naufal Samudra Ditangkap untuk Kedua Kalinya
Zudan menghimbau agar masyarakat betul-betul mencermati persyaratan-persyaratan yang berlaku. Zudan pun menegaskan akan melakukan sanksi tegas kepada Dinas Dukcapil bila masih ada yang meminta syarat tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
“Kita harus tegas karena pelayanan publik ini mutlak harus kita perbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari negara,” pungkas Zudan.***
