KABAR PRIANGAN - DPRD Kota Banjar bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Banjar mempertajam sinergi program pembangunan masyarakat 16 desa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar.
Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Apdesi Kota Banjar Yayat Ruhiyat didampingi Mujahid dan Yayan Sukirlan, Selasa 1 Maret 2022, diterima Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto. Tri sebelumnya memiliki riwayat sempat menjabat Kepala Desa Kujangsari.
Selain itu diterima anggota DPRD Kota Banjar lainnya, Tri Pamuji Rudianto (PDIP), H. Mujamil (PPP), Asep Saefurrohmat (Demokrat) dan Ny. Ating (PDIP).
Curhat penyampaian aspirasi pengurus Apdesi Kota Banjar ke DPRD Kota Banjar itu, seolah dibalas curhat nasib yang dialami anggota DPRD Kota Banjar ketika berhadapan dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjar selama ini.
"Saat musrenbang kecamatan, saya hanya diberi waktu sambutan pembukaan saja," ujar Mujamil seolah curhat menyampaikan aspirasinya di hadapan pengurus Apdesi Kota Banjar.
"Selanjutnya, saya tak diajak dalam pembahasan rencana pembangunan tingkat kecamatan yang muncul dari di bawah sesuai aspirasi masyarakat desa yang berkembang. Ini keanehan yang dialami saya selaku anggota DPRD Kota Banjar selama ini," kata Mujamil, menambahkan.
Anggota DPRD Kota Banjar, Asep Saefurrohmat, menambahkan, anggota DPRD Kota Banjar tak pernah mencoret usulan atau aspirasi masyarakat desa berupa hasil musrenbangdes atau musrenbangkec maupun musrenbangkot.
Pernyataan itu sebagai jawaban atas sering adanya informasi yang menyudutkan anggota DPRD Kota Banjar. Tepatnya, saat ada suatu program masyarakat yang tak direalisasikan, selanjutnya lembaga legislatif-lah yang disalahkannya.
"Kami DPRD Kota Banjar tak pernah mencoret aspirasi masyarakat sampai pengalokasian anggaran dari APBD Kota Banjar," ujarnya.
Baca Juga: Lepas Jadi Wali Kota, Budi Budiman Kini Jadi Podcaster. Bahas Persikotas Hingga Marbot Masjid
"Kalaupun ada yang terealisasi cepat atau mengalami penundaan, itu kembali kepada kebijakan Pemkot Banjar. Tentunya, ada pertimbangan skala prioritas dan disesuaikan ketersediaan anggaran yang ada," kata Asep.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto bersama perwakilan Komisi DPRD Kota Banjar yang hadir, memastikan mendukung percepatan pembangunan masyarakat desa di Kota Banjar.
"Keberhasilan pembangunan masyarakat desa sampai maju dan sukses, secara otomatis mendongkrak percepatan pembangunan di Kota Banjar. Untuk itu, saatnya ditingkatkan sinergi program Apdesi Kota Banjar bersama DPRD Kota Banjar dan Pemerintah Kota Banjar," ucapnya.
Tri pun merasa aneh karena saat musrebang banyak anggota DPRD Kota Banjar tak diundang atau dilibatkan pembahasanya sampai tuntas dan detail oleh Bappeda.
Lebih lanjut dia mengultimatum agar Dana Desa (DD) yaitu dana transfer yang bersumber dari pusat jangan dipotong sepeser pun atau ada pengalihan ke pos lain saat melintas melalui APBD Kota Banjar.
"Dana desa yang bersumber dari pusat kemudian masuk APBD Kota Banjar, itu hanya numpang lewat saja. Berlatar itu, besaran DD harus diterima utuh oleh masing-masing desa di Kota Banjar. Kemudian dipergunakan sesuai program desa bersangkutan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, DD Tahun 2022 Kota Banjar mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari sebesar Rp 25 miliar turun menjadi Rp 16 miliar atau turun sekitar Rp 9 miliar.
"Sebelumnya 16 desa Kota Banjar masing-masing menerima besaran DD rata-rata sekitar Rp 1,6 miliar. Untuk saat ini, rata-rata berkisar Rp 1 miliar per desa," ucap Tri.
Kepala Desa Cibeureum, Yayan Sukirlan, mengakui DD Desa Cibeureum sekarang anjlok. "DD Cibeureum hanya Rp 800 juta. Perhitungan besaran DD ini berpedoman pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk," ucap Yayan.
Baca Juga: Petani di Sumedang Dinilai Belum Bisa Kelola Bantuan Pemerintah dengan Baik
Pada kesempatan itu, Kepala Desa Kujangsari, Mujahid, berharap dukungan DPRD Kota Banjar terkait legalitas semua aset milik pemerintah desa di Kota Banjar.
"Penerbitan sertifikat aset milik desa ini penting dalam upaya mewujudkan tertib administasi, bentuk legalitas formal kepemilikan tanah desa. Tentunya, aset desa jangan dialihkan untuk kepentingan lain bukan peruntukan program pemerintah desa ," ucapnya.
Ketua DPC Apdesi Kota Banjar, Yayat Ruhiyat, mengatakan, kedatangan perwakilan pengurus Apdesi Kota Banjar ke DPRD Kota Banjar bukan hanya melaksanakan kegiatan seremonial.
Baca Juga: Kemampuan Tim Gateball Kota Tasikmalaya Kian Meningkat, Optimistis Hadapi Porprov Jabar 2022
"Kami berharap kolaborasi Apdesi Kota Banjar dan DPRD Kota Banjar berlanjutan, bersama OPD Pemkerintah Kota Banjar. Ini semua demi mewujudkaan kemajuan desa dan Kota Banjar lebih baik di masa mendatang," ucap Yayat Ruhiyat, Kades Raharja.
Diakui Yayat, saat ini Apdesi Kota Banjar sedangmeningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di Kota Banjar seperti Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Polres Banjar. "Proses penertiban aset desa, saat ini sering konsultasi kepada Kejari Kota Banjar," ujarnya.*