Network
"Namun faktanya lahan pertanian pangan di Kabupaten Garut semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, atau bahkan dengan alasan demi pembangunan di wilayah Kabupaten Garut." ucapnya.
Asep menjelaskan, setiap orang yang dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Baca Juga: Tidak Menerima Gaji 16 Bulan, Puluhan Guru Bantu Datangi Disdik Garut
"Nah sekarang tinggal kemauan dari pada Pemda Garut melalui alat kelengkapannya seperti Satpol PP sebagai penegak Perda, Dinas PUPR ada bidang pengawasan pengendalian bangunan, DPMPT pun sama ada bidang pengawasan pengendalian, apakah mereka bisa melaksanakan perintah Undang-undang?," ujar Asep Muhidin.
Ia menjelaskan, kasus pembangunan tower ini sudah lama terjadi tetapi dibiarkan saja. Dengan dilaporkannya ke Polda Jabar ia berharap Kepolisian bisa membongkar kasus ini.
Sehingga, ketersediaan lahan pangan di Kabupaten Garut betul-betul terjaga serta bisa menentukan siapa yang salah dan mempertanggung jawabkan kesalahannya itu dihadapan pengadilan.
"Tentunya kami akan terus mengawal proses ini hingga betul-betul tercipta keadilan," katanya.***
