Network
KABAR PRIANGAN - Setelah pada tahun 2021 APBD Provinsi Jawa Barat mengalami defisit anggaran mencapai Rp 5 triliun, kini di tahun 2022 pun, APBD provinsi mengalami penurunan yang signifikan.
Di tahun 2022, APBD Provinsi Jawa Barat diperhitungkan hanya sebesar Rp 31,1 Triliun. Padahal di tahun 2021, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 41,47 Triliun.
Ini artinya, penurunanya hampir mencapai Rp 10 triliun. Angka ini benar-benar cukup fantastis.
Baca Juga: Persib Gagal Singkirkan Bhayangkara FC di Puncak Klasemen Usai Kalah dari Arema FC
Menyikapi anjloknya pendapatan daerah yang cukup signifikan ini, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati meminta agar Pemerintah Provinsi harus mengencangkan ikat pinggang.
Program-program pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. “Ya, pemerintah harus benar-benar jeli dan fokus dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Jangan asal-asalan,” kata politisi dari Partai Gerindra ini.
Tak hanya meminta agar pemerintah benar-benar memanfaatkan pendapatan daerah dengan sangat seksama, Hj. Tina pun meminta agar pemerintah mencari solusi dan mencari upaya untuk menambah pendapatan daerah.
“Pemerintah memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi bukan hanya pengeluaran yang diketatkan, tetapi juga harus mencari solusi dalam meningkatkan pendapatan,” katanya.
Memang diakuinya, dampak pandemi ini benar-benar telah memukul berbagai sektor, termasuk berdampak pada pendapatan daerah. Namun menurutnya, bukan berarti peluang untuk menambah PAD ini tertutup sama sekali.
Karena menurut pandangannya, masih banyak peluang bagi Pemprov untuk menambah pundi-pundi PAD ini, diantaranya dengan memanfaatkan aset-aset daerah yang saat ini belum termanfaatkan dengan optimal.
“Saya melihat, banyak sekali peluang bagi pemprov untuk menambah PAD, salah satunya dengan optimalisasi aset-aset milik pemerintah,” katanya.
Apalagi menurutnya, aset-aset milik pemprov ini tak hanya terpusat di ibu kota provinsi saja, tetapi banyak tersebar di seluruh kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat.
“Nah, jika aset tersebut dimanfaatkan, tentu bisa menjadi solusi atas persoalan keuangan yang saat ini melilit Pemprov,” kata Tina.
Untuk itu, Tina menyarankan agar Pemprov Jawa Barat untuk secepatnya menginventarisir aset-aset milik Pemprov.
Selanjutnya, dari seluruh aset itu dipilah-pilah, mana yang bisa dimanfaatkan secepatnya dan mana yang perlu pengembangan jangka panjang.
“Pendapatan dari pajak memang sangat membantu pemerintah. Namun ketika ekonomi masyarakat terpukul seperti sekarang ini, perlu kemampuan entrepreneurship agar pemerintah daerah bisa membiayai sendiri kebutuhannya,” tandasnya.***
