Network
Undang juga menuturkan, dalam mekanisme tersebut KPU tidak bisa langsung mencoret
warga yang merasa namanya dicatut. Pencoretan atau menghapus nama warga yang
dicatut hanya bisa dilakukan oleh parpol yang bersangkutan.
"Perlu kami jelaskan bahwa memang Sipol ini adalah sistem informasi milik KPU. Tapi data anggota parpol itu dimasukkan atau diunggah oleh parpol masing-masing. KPU tidak bisa langsung menghapus, harus oleh parpol yang bersangkutan," ujarnya.
Saat mendaftarkan anggotanya di Sipol, ada tiga jenis data yang diunggah parpol yaitu salinan e-KTP, salinan kartu tanda anggota (KTA) dan isian data pribadi. "Jadi setelah klarifikasi ini, KPU akan memberitahukan kepada pihak parpol, kemudian nanti pihak Parpol yang akan menghapusnya," kata Undang.
Baca Juga: Gara-gara Pinjam Uang Rp1.3 Juta Rumah Warga di Garut Dirobohkan Rentenir
Adapun jalannya proses klarifikasi dilaksanakan secara bergiliran. Warga yang keberatan namanya dicatut menanti giliran untuk dipertemukan dengan pihak parpol.
Salah seorang warga yang merasa namanya dicatut oleh salah satu parpol, Faizal (42) warga Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang, mengaku dirinya tidak pernah mendaftar sebagai anggota parpol mana pun.
Faizal mengatakan dirinya merasa dirugikan dengan pencatutan nama yang dilakukan parpol tersebut. Terlebih ujar dia, selama ini dirinya berkiprah sebagai pekerja bidang pekerjaan yang nonpartisan.
Baca Juga: BPN Sumedang Sesalkan Aksi Berlebihan LSM Saat Audensi Pengadaan Tanah untuk Tol Cisumdawu
"Pencatutan identitas oleh parpol ini mengancam kehidupan saya, saya bisa kehilangan pekerjaan. Belum lagi kerugian waktu dan kerugian imaterial yang disebabkan oleh pencatutan ini," ujar Faizal.
Sementara itu Korwil Partai Rakyat Adil Makmur wilayah Priangan Timur Yohanes mengakui Faizal bukan anggota parpolnya. "Ini merupakan kesalahan tim kami ketika input data. Ini akan jadi bahan evaluasi kami," kata Yohanes.
